Andi Muhammad Haswar, Aloysius Gonsaga AE Tim Redaksi

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI-ICMA) menilai, tambang batu bara ilegal di Kalimantan Selatan (Kalsel) masih menjadi sorotan. Direktur Eksekutif APBI-ICMA, Gita Mahyarani mengatakan, praktik pertambangan ilegal sebagai salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkelanjutan di Kalsel. Gita menilai, Kalsel memiliki posisi strategis dalam industri batu bara nasional. "Dari sekitar 15 perusahaan anggota APBI yang beroperasi di provinsi ini, kontribusi produksinya mencapai hampir 70 persen dari total produksi batu bara," ujar Gita dalam acara road show tata kelola pertambangan batu bara di Banjarmasin, Kamis (2/7/2026) malam.

Dalam acara road show tersebut, salah satu isu utama yang dibahas adalah penguatan tata kelola pertambangan yang baik (good mining practice), terutama dalam menghadapi aktivitas pertambangan ilegal yang masih menjadi perhatian.

Perlu sinergi penegak hukum, perusahaan dan pemerintah Sinergi antara penegak hukum, perusahaan dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberantas pertambangan batu bara ilegal. "Kami menghadirkan diskusi mengenai upaya-upaya yang sudah dilakukan perusahaan serta bagaimana sinergi dengan kepolisian dan instansi penegak hukum di sektor ESDM dapat berjalan secara berkelanjutan," jelas Gita. APBI juga menyoroti izin pertambangan yang kerap tumpang tindih dan sampai saat ini masih menjadi persoalan dalam tata kelola pertambangan. "Bukan hanya penambangan ilegal, tetapi juga tumpang tindih izin dan berbagai aspek penegakan hukum lainnya yang masih perlu mendapat perhatian," ungkap Gita. Harus lakukan elektrifikasi operasional Selain persoalan hukum, Gita menerangkan bahwa APBI juga mendorong perusahaan harus mulai beradaptasi dengan tantangan baru industri, salah satunya melalui elektrifikasi operasional tambang. Langkah tersebut dinilai mampu menekan biaya operasional sekaligus mendukung upaya pengurangan emisi karbon.

"Biaya bahan bakar terus meningkat, ditambah kondisi geopolitik global. Karena itu kami mulai mendorong elektrifikasi di sektor pertambangan. Memang membutuhkan investasi yang tidak sedikit, tetapi ke depan potensinya sangat menjanjikan," pungkas Gita. Sementara itu, Staff Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemprov Kalsel, Adi Santoso mengapresiasi APBI dalam upayanya membantu membangun tata kelola pertambangan batu bara di Kalsel.

Hal itu, menurut Adi, sejalan dengan visi misi gubernur Kalsel tentang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata melalui sektor pertambangan. "Kegiatan ini mudahan-mudahan bisa mengakomodir persoalan-persoalan yang dipertanyakan oleh publik," ujar Adi.

Sumber : kompas.com